Jakarta | Pada malam 26 Oktober 1979, sebuah jamuan makan malam pribadi di rumah persembunyian Badan Intelijen Pusat Korea (KCIA) di Gungjeong-dong, Distrik Jongno, Seoul, berubah menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Korea Selatan. Presiden Park Chung-hee menghadiri acara itu bersama sejumlah pejabat, termasuk Kim Jae-gyu, direktur KCIA, dan Cha Ji-chul, kepala Dinas Keamanan Kepresidenan. Tempat yang semestinya memberi privasi dan perlindungan bagi lingkaran kekuasaan justru menjadi lokasi penembakan yang mengguncang pemerintahan.
Di tengah acara, Kim menembak Park. Cha juga ditembak dan tewas dalam rangkaian serangan tersebut. Peristiwa itu bukan sekadar kekerasan mendadak di ruang jamuan: setelah tembakan pertama, kekacauan meluas ke luar ruangan. Para pengawal Kim terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan pasukan pengamanan presiden. Suara tembakan terdengar di kompleks itu ketika orang-orang di lokasi berusaha memahami apa yang terjadi dan menghadapi situasi yang cepat berubah.
Enam orang tewas di lokasi, termasuk Park Chung-hee. Korban lainnya berasal dari orang-orang yang berada di sekitar kedua kubu, baik pejabat maupun petugas pengamanan. Detail mengenai urutan kejadian dan peran masing-masing orang kemudian menjadi bagian dari penyelidikan serta perdebatan publik. Namun, gambaran utamanya jelas: serangan bermula dalam pertemuan tertutup, lalu berlanjut menjadi bentrokan yang menelan korban jiwa di dalam kompleks KCIA.
Lokasi dan para pelakunya membuat kejadian itu terasa luar biasa. Park telah memimpin Korea Selatan selama bertahun-tahun, sementara Kim sendiri merupakan pejabat senior yang memimpin badan intelijen negara. Karena itu, penembakan tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya keamanan bahkan di lingkungan terdekat presiden, sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Park secara mendadak. Malam itu, jamuan yang berlangsung di balik pintu tertutup berakhir dengan kematian presiden dan lima orang lainnya, serta meninggalkan pertanyaan besar tentang konflik di pusat kekuasaan Korea Selatan.
Sesudah menembak Presiden Park Chung-hee, Kim bergerak menuju markas besar Angkatan Darat Korea Selatan. Langkah itu menandai peralihan dari peristiwa penembakan ke upaya mencari keputusan resmi terkait keadaan darurat. Di markas tersebut, ia meminta agar darurat militer ditetapkan. Permintaan itu menjadi bagian penting dari tindakannya setelah penembakan, tetapi pada saat itu beberapa petinggi militer yang ditemuinya belum mengetahui bahwa Kim adalah orang yang telah membunuh presiden. Dengan demikian, kedatangannya berlangsung ketika informasi mengenai peristiwa utama belum diketahui oleh semua pihak di lingkungan militer.
Ketidaktahuan beberapa petinggi tersebut membentuk keadaan awal di markas. Mereka menerima permintaan Kim tanpa mengetahui fakta yang kemudian mengubah makna kehadirannya: Kim sendiri merupakan pelaku penembakan terhadap Park. Perbedaan apa yang diketahui Kim dan apa yang diketahui para petinggi militer membuat situasi berkembang dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pembicaraan berkisar pada permintaan penetapan darurat militer. Setelah informasi tentang kejadian penembakan diperoleh, keadaan tidak lagi sama. Permintaan tersebut kemudian berada dalam konteks yang berbeda, sebab identitas Kim sebagai pembunuh presiden telah diketahui.
Begitu para petinggi militer memperoleh informasi mengenai kejadian itu, keadaan berbalik. Kim tidak lagi hanya dipandang sebagai orang yang datang untuk meminta penetapan darurat militer; ia diketahui sebagai pelaku penembakan terhadap presiden. Perubahan pengetahuan tersebut diikuti oleh penangkapan Kim. Ia kemudian ditahan untuk menjalani proses hukum. Urutan ini memperlihatkan hubungan langsung terbukanya informasi tentang penembakan dan perubahan nasib Kim: sebelum fakta itu diketahui, ia mengajukan permintaan di markas; setelah fakta tersebut sampai kepada para petinggi, ia ditangkap.
Rangkaian itu juga menunjukkan bahwa permintaan darurat militer tidak menghapus keterlibatan Kim dalam pembunuhan Park. Peristiwa tersebut berlangsung di tengah informasi yang belum seragam, lalu berubah ketika para petinggi mengetahui siapa pelaku penembakan. Dari markas besar Angkatan Darat, perkembangan bergerak menuju penangkapan dan proses hukum. Tidak perlu menambahkan gambaran tentang tanggapan militer ataupun rincian perkara untuk memahami pokok urutannya: Kim datang meminta darurat militer, identitasnya sebagai pembunuh presiden kemudian diketahui, dan ia ditangkap untuk menghadapi proses hukum.
Dalam persidangan setelah penembakan yang menewaskan Park Chung-hee, Kim Jae-gyu menyatakan bahwa tindakannya berkaitan dengan perjuangan demokratisasi Korea Selatan. Ia menggambarkan penggulingan presiden sebagai upaya mengakhiri pemerintahan otoriter dan membuka jalan bagi perubahan politik. Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari pembelaannya, sekaligus menawarkan cara untuk memahami peristiwa yang mengguncang pusat kekuasaan. Namun, keterangan Kim di ruang sidang perlu ditempatkan sebagai klaim yang ia ajukan, bukan sebagai penjelasan yang dengan sendirinya menghapus pertanyaan tentang tindakannya.
Ketegangan muncul karena Kim bukan tokoh yang dikenal aktif dalam gerakan demokrasi. Ia justru berada di lingkungan elite pemerintahan Park dan memegang jabatan penting dalam aparat negara. Sebagai kepala Badan Intelijen Pusat Korea, ia termasuk lingkaran kekuasaan yang menopang pemerintahan tersebut. Kedekatannya dengan pusat pemerintahan membuat posisinya berbeda dari aktivis yang selama bertahun-tahun menentang otoritarianisme dari luar lembaga negara. Latar ini tidak otomatis membuktikan bahwa pengakuannya keliru, tetapi menjadi konteks yang relevan ketika menilai bagaimana ia menjelaskan perbuatannya.
Perbedaan pernyataan politik Kim dan riwayatnya di dalam pemerintahan menimbulkan pertanyaan mengenai motif serta makna tindakannya. Apakah ia sungguh bertindak terutama demi demokratisasi, atau apakah penjelasan itu juga mencerminkan cara ia membingkai keputusan setelah peristiwa terjadi? Catatan persidangan dapat menunjukkan apa yang ia nyatakan, tetapi tidak selalu memastikan seluruh pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Karena itu, penting untuk membedakan pengakuan Kim dari kesimpulan sejarah yang lebih luas. Tanpa bukti yang memastikan motif lain, penilaian yang cermat tidak seharusnya menganggap klaim demokratisasi sebagai fakta yang telah terbukti, ataupun menolaknya semata-mata karena ia pernah menjadi bagian dari rezim. Ketegangan itulah yang membuat kesaksiannya tetap diperdebatkan: ia menyampaikan alasan politik yang besar, tetapi melakukannya sebagai pejabat dari lingkaran elite yang hendak ia gambarkan sebagai sasaran tindakannya. Dengan demikian, pengakuan itu memberi petunjuk tentang pembelaan Kim, sekaligus menyisakan ruang bagi ketidakpastian mengenai niatnya.Penilaian terhadap Park Chung-hee tetap terbelah, sebab masa pemerintahannya memadukan perubahan ekonomi yang luas dengan pengendalian politik yang keras. Sejak mengambil alih kekuasaan pada 1961, Park menjadikan industrialisasi dan pertumbuhan ekspor sebagai prioritas negara. Pemerintah mengarahkan investasi ke industri berat, memperluas jaringan jalan dan infrastruktur, serta mendorong perusahaan Korea Selatan bersaing di pasar dunia. Kebijakan itu membantu mengubah negeri yang miskin akibat perang menjadi salah satu pusat manufaktur Asia. Bagi banyak warga, perubahan tersebut tampak dalam lapangan kerja, kenaikan pendapatan, dan peluang hidup yang sebelumnya sulit dibayangkan. Karena itu, kabar kematiannya pada 1979 membawa duka bagi jutaan orang yang mengaitkan kepemimpinannya dengan kemajuan dan stabilitas.
Namun, pertumbuhan ekonomi berlangsung di bawah pemerintahan yang membatasi ruang politik. Park memperpanjang masa kekuasaannya melalui perubahan konstitusi, termasuk sistem Yushin yang memberinya wewenang besar dan melemahkan pengawasan terhadap presiden. Partai oposisi, mahasiswa, pekerja, dan tokoh masyarakat menghadapi tekanan ketika menentang kebijakan pemerintah. Kebebasan pers juga dibatasi melalui sensor, penangkapan, dan ancaman terhadap media yang dianggap kritis. Aparat keamanan mengawasi warga dan menggunakan penahanan maupun interogasi terhadap orang-orang yang dicurigai mengancam rezim. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak menghapus pengalaman mereka yang kehilangan kebebasan politik atau menjadi sasaran represi.
Baca juga: Penuh Antusias, Warga Coba Rute Baru LRT Jakarta di Hari Terakhir Tarif Promo | Penghormatan Terakhir untuk Guruh Soekarnoputra
