JAKARTA – 11 November 2026, Penanganan kasus kematian Bharatu Laurentius Valdo Fernandes kembali menjadi sorotan. Kali ini, kuasa hukum Fransiska Xaveria Wahon melontarkan sejumlah pertanyaan kritis yang dinilai tidak boleh dibiarkan menggantung di tengah proses penyidikan. Ia mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai perkembangan perkara, termasuk sejauh mana pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga pendalaman terhadap berbagai fakta yang berkaitan dengan kematian korban.
Menurut pihak kuasa hukum, persoalan utama bukan sekadar apakah penyidikan masih berjalan, melainkan apakah seluruh tahapan benar-benar dilakukan secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Publik tidak sedang meminta penyidik membuka seluruh materi rahasia perkara, tetapi berhak memperoleh penjelasan yang layak mengenai arah dan keseriusan penanganannya. Jangan sampai keterbatasan informasi justru memunculkan kecurigaan bahwa perkara ini berjalan tanpa kejelasan.
Sorotan lebih tajam diarahkan pada aspek independensi penyidikan. Mengingat perkara tersebut melibatkan sesama anggota kepolisian, profesionalitas dan objektivitas aparat menjadi ujian serius bagi institusi Polri. Setiap keterangan harus diuji, setiap petunjuk harus ditelusuri, dan setiap pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena persoalan ini bersinggungan dengan lingkungan internal institusi sendiri.
Kuasa hukum juga mempertanyakan sejauh mana pertanggungjawaban atas seluruh tindakan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut telah ditelusuri. Mereka mengingatkan agar penyidik tidak terburu-buru membangun kesimpulan sebelum seluruh fakta diperiksa secara utuh. Sebab, penyidikan yang hanya menyentuh sebagian rangkaian peristiwa berisiko meninggalkan pertanyaan penting yang justru dapat menentukan arah pengungkapan perkara. Kebenaran tidak boleh dikorbankan demi penyelesaian yang sekadar terlihat cepat.
Di sisi lain, hak keluarga korban untuk mendapatkan informasi dan kepastian hukum juga tidak boleh diabaikan. Keluarga yang kehilangan anggota keluarganya tidak seharusnya terus berada dalam ketidakpastian tanpa penjelasan memadai mengenai perkembangan perkara. Transparansi yang proporsional, perlakuan adil, serta kepastian proses hukum merupakan hak yang harus dihormati. Jangan sampai keluarga korban justru harus berulang kali mempertanyakan hal-hal mendasar yang semestinya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
Atas berbagai persoalan tersebut, Fransiska menegaskan bahwa desakan yang disampaikan bukan upaya menghakimi pihak tertentu ataupun mencampuri kewenangan penyidik. Namun, kritik terhadap proses penegakan hukum merupakan bagian dari kontrol publik yang sah. Pimpinan Polri diminta turun memberikan perhatian dan memastikan penyidikan berlangsung profesional, independen, transparan, serta akuntabel. Sebab, ketika perkara menyangkut hilangnya nyawa manusia, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian ikut dipertaruhkan. Hukum tidak boleh tunduk pada kedekatan institusional, apalagi berubah menjadi prosedur formalitas tanpa keberanian mengungkap seluruh fakta.
Pihak kuasa hukum memastikan akan terus mengawal perkara kematian Bharatu Laurentius Valdo Fernandes melalui jalur hukum hingga terdapat kejelasan mengenai seluruh rangkaian peristiwa dan pertanggungjawaban hukum yang semestinya. Pesan yang mereka sampaikan tegas: jangan biarkan perkara ini berhenti pada penjelasan normatif atau kesimpulan sepihak. Jika Polri ingin menjaga kepercayaan masyarakat, buktikan melalui penyidikan yang terbuka dalam batas hukum, objektif dalam pembuktian, dan berani menindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Keadilan tidak boleh selektif, dan pengungkapan kematian seseorang tidak boleh berhenti hanya karena perkara itu menyentuh institusi sendiri.
(Tim/Red)
6 kunjungan
