MANADO, SULAWESI UTARA – 9 November 2026 – Polemik pemberitaan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, kini berkembang menjadi persoalan serius terkait kebebasan pers. Seorang wartawan mengaku mendapat permintaan untuk menghapus pemberitaan yang mengaitkan nama Kiki Mewo dengan dugaan aktivitas pertambangan tersebut. Situasi semakin menjadi perhatian setelah kartu identitas pers milik wartawan itu beredar di sejumlah akun Facebook. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang berada di balik penyebaran identitas tersebut dan apa tujuan sebenarnya.
Berdasarkan keterangan wartawan, seseorang bernama Lino, yang disebut memiliki hubungan dengan Kiki Mewo, diduga menghubunginya untuk meminta ID Card sekaligus mendesak agar berita mengenai Kiki Mewo dihapus. Dalam komunikasi tersebut, Lino disebut menyampaikan pernyataan, “Bos, suruh hapus. Kalau tidak mau, akan dilaporkan.” Wartawan yang bersangkutan menilai permintaan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menghilangkan produk jurnalistik. Apabila terdapat keberatan terhadap isi pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan mekanisme hak jawab maupun hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
Persoalan tidak berhenti pada komunikasi tersebut. Beredarnya foto ID Card wartawan di media sosial justru menambah perhatian publik. Asal-usul foto, pihak yang pertama kali menyebarkannya, serta tujuan penyebaran masih perlu ditelusuri. Wartawan menyatakan siap menyerahkan bukti percakapan, dokumentasi komunikasi, dan tangkapan layar unggahan Facebook kepada pihak berwenang. Ia juga membantah pernah melakukan ancaman, pemerasan, ataupun meminta sesuatu kepada pihak yang diberitakan. Menurutnya, tugas jurnalistik harus dijalankan secara profesional tanpa tekanan maupun intimidasi dari pihak mana pun.
Di sisi lain, nama Kiki Mewo kembali menjadi sorotan menyusul informasi mengenai dugaan hubungan kekeluargaan melalui pihak istrinya dengan pejabat baru di lingkungan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara. Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan, terlebih ketika nama yang bersangkutan tengah dikaitkan dengan persoalan PETI Ratatotok. Bahkan, berkembang dugaan bahwa kedekatan tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh perlindungan atau mengamankan kepentingan tertentu. Namun, tudingan mengenai motif tersebut belum terbukti dan memerlukan klarifikasi langsung dari Kiki Mewo maupun pejabat yang namanya dikaitkan. Hubungan keluarga dengan pejabat tidak serta-merta membuktikan adanya intervensi dalam penegakan hukum.
Sorotan lain tertuju pada informasi mengenai pemeriksaan Kiki Mewo di Kejaksaan. Berdasarkan keterangan yang diterima wartawan, dalam pemeriksaan tersebut Kiki Mewo disebut menerangkan bahwa dirinya hanya memperoleh bagian atau fee dari hasil pertambangan, sedangkan sosok yang disebut sebagai pemilik atau pihak utama adalah seorang warga negara asing bernama Yuho. Apabila informasi tersebut benar, aparat penegak hukum perlu menelusuri lebih jauh struktur pengelolaan tambang, sumber pendanaan, pihak yang mengendalikan operasional, hingga aliran keuntungan yang diperoleh. Kebenaran informasi mengenai pemeriksaan dan isi keterangannya juga perlu dikonfirmasi kepada Kiki Mewo serta pihak Kejaksaan agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Atas berkembangnya berbagai persoalan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara, Ditreskrimsus, serta Propam diminta memberikan perhatian serius. Penelusuran diharapkan tidak hanya menyasar dugaan aktivitas PETI di Ratatotok, tetapi juga dugaan permintaan penghapusan berita, pernyataan bernada ancaman melalui Lino, dan penyebaran identitas wartawan di media sosial. Penanganan perkara harus dilakukan secara transparan, profesional, serta bebas dari pengaruh hubungan personal maupun kepentingan tertentu. Publik berhak mengetahui apakah dugaan aktivitas pertambangan tersebut benar terjadi dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Wartawan menegaskan bahwa ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Kiki Mewo, Lino, Yuho, maupun pejabat yang disebut dalam pemberitaan. Namun, penyelesaian keberatan terhadap produk jurnalistik semestinya ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan melalui tekanan atau permintaan penghapusan sepihak. Seluruh pihak yang disebut tetap berhak memberikan penjelasan dan menggunakan hak jawab. Kini, masyarakat menunggu langkah konkret aparat untuk mengungkap dugaan PETI sekaligus memastikan tidak ada tindakan yang menghalangi kerja jurnalistik. Sebab, kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, sementara penegakan hukum harus berlaku sama tanpa memandang kedekatan maupun kedudukan seseorang.
(Tim/Red)
37 kunjungan
