JAKARTA, 4 November 2026 — Penguatan koordinasi antarlembaga dan efektivitas pengambilan keputusan pemerintahan menjadi perhatian dalam pembahasan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Anggota Wantimpres RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memperkuat konsolidasi pemerintahan agar berbagai persoalan strategis nasional dapat ditangani lebih cepat dan terarah.
Menurut Bamsoet, soliditas pemerintahan menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan ekonomi, persoalan penegakan hukum, ketahanan pangan dan energi, hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Ia menegaskan, besarnya dukungan politik terhadap Presiden harus diikuti kemampuan menyatukan langkah seluruh kementerian dan lembaga agar kebijakan pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri rapat Wantimpres, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah anggota Wantimpres turut hadir, di antaranya Agum Gumelar, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Margarito Kamis, dan Ida Bagus Purwalaksana. Bamsoet menilai koordinasi pemerintahan perlu semakin diperkuat karena tantangan ekonomi masih menyentuh kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semester I-2026 tercatat 5,45 persen, sementara inflasi Oktober mencapai 3,23 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin masih sekitar 22,93 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen.
Ia berpandangan, kondisi tersebut membutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi, terutama dalam mendorong investasi produktif, memperluas kesempatan kerja, menjaga harga kebutuhan pokok, dan mempertahankan daya beli masyarakat. Seluruh program kementerian, menurutnya, harus memiliki sasaran yang terukur sehingga anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat bagi publik. Dengan belanja APBN 2027 yang diperkirakan mencapai Rp4.106,3 triliun, pemerintah dituntut memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, termasuk untuk memperkuat industri nasional serta ketahanan pangan dan energi.
Selain persoalan ekonomi, Bamsoet turut menyinggung dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo. Ia meminta persoalan tersebut ditelusuri secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum serta asas praduga tidak bersalah. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem perlindungan komunikasi kenegaraan, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan koordinasi antarlembaga keamanan maupun intelijen.
Bamsoet juga mendorong evaluasi kinerja kabinet serta penyelarasan program antara kementerian, lembaga penegak hukum, BUMN, dan pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan konsolidasi pemerintahan harus tetap berada dalam batas konstitusi. Independensi penegakan hukum, fungsi pengawasan DPR, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan tidak boleh diabaikan. Baginya, pemerintahan yang solid bukan berarti meniadakan mekanisme pengawasan, melainkan memastikan setiap institusi menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.
Mantan Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI tersebut berharap Presiden Prabowo didukung jajaran kabinet yang memiliki kompetensi, integritas, serta kesamaan arah dalam menjalankan agenda pembangunan. Ia menilai keberhasilan konsolidasi dapat dilihat dari kecepatan pemerintah menyelesaikan persoalan, kepastian hukum, terjaganya keamanan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kepentingan negara dan rakyat harus selalu menjadi prioritas,” tegas Bamsoet.
Pewarta: Abdul Latif
31 kunjungan
