Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara umum telah kembali berjalan. Pemulihan aktivitas pendidikan tersebut berlangsung di tengah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang masih dilakukan di berbagai daerah. Meski sebagian besar satuan pendidikan sudah dapat digunakan kembali, kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Dari total 4.922 satuan pendidikan yang terdampak, sebanyak 99 masih menjalankan pembelajaran di kelas darurat.
Angka itu disampaikan Tito setelah rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Jakarta pada Selasa. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa mayoritas sekolah telah kembali ke lokasi semula untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun, 99 sekolah masih menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena belum dapat kembali beroperasi secara normal di tempat asalnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan berjalan dengan tingkat kemajuan yang berbeda di setiap lokasi. Kembalinya sekolah ke lokasi semula menjadi perkembangan penting bagi murid dan tenaga pendidik, sekaligus menandai berlanjutnya kegiatan rutin setelah bencana. Sementara itu, keberadaan kelas darurat memperlihatkan bahwa masih ada satuan pendidikan yang membutuhkan perhatian dalam proses pemulihan. Data yang disampaikan pemerintah mencakup dampak di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dengan demikian, gambaran umum kegiatan belajar mengajar yang telah berjalan kembali masih disertai pekerjaan lanjutan untuk sekolah yang belum pulih sepenuhnya. Sebanyak 99 sekolah tersebut menjadi bagian dari fokus penanganan kementerian terkait, di tengah ribuan satuan pendidikan terdampak yang sebagian besar sudah kembali ke lokasi sebelumnya. Pemantauan atas kondisi sekolah dan kelangsungan pembelajaran diperlukan agar proses pendidikan bagi para murid di wilayah terdampak tetap berlangsung. Pernyataan Tito memberi gambaran mengenai capaian pemulihan sekaligus sekolah-sekolah yang masih memerlukan perhatian dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra.
Pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana di Sumatra masih berlangsung dan ditangani secara bertahap oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Upaya ini mencakup perbaikan ruang belajar dan sarana sekolah yang terdampak, sehingga kegiatan belajar dapat berangsur kembali berlangsung di lingkungan yang lebih aman dan layak. Selama pekerjaan belum tuntas, sebagian peserta didik masih mengikuti pembelajaran di kelas darurat. Karena itu, penyelesaian kerusakan menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan pendidikan di wilayah terdampak.
Pelaksanaan perbaikan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Sejumlah pekerjaan dapat dilakukan langsung oleh pihak sekolah, sementara penanganan yang memerlukan dukungan teknis atau kapasitas lebih besar dijalankan melalui kerja sama lintas lembaga. Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat untuk membantu proses pemulihan. Pembagian peran tersebut memungkinkan penanganan fasilitas pendidikan dilakukan melalui jalur yang sesuai, sekaligus mendukung pekerjaan di lokasi-lokasi yang membutuhkan keterlibatan lebih luas.
Dari sisi pembiayaan, Kemendikdasmen telah mengajukan anggaran pemulihan dengan nilai lebih dari Rp4 triliun. Namun, dana yang telah disetujui saat ini berada di kisaran Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun. Selisih nilai pengajuan dan persetujuan menunjukkan bahwa kebutuhan pemulihan belum seluruhnya dapat dibiayai melalui alokasi yang tersedia. Pemerintah perlu mengatur prioritas pelaksanaan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi penggunaan sekolah, serta kesiapan pekerjaan di setiap lokasi.
Kebutuhan yang belum terpenuhi tidak berarti pekerjaan pemulihan harus dihentikan. Kemendikdasmen dapat mengusulkan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya masuk dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Dengan mekanisme ini, perbaikan yang belum dapat diselesaikan pada tahap berjalan tetap memiliki peluang untuk dilanjutkan, mengikuti ketersediaan anggaran dan proses persetujuan. Keberlanjutan pembiayaan dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting agar penanganan tidak terputus. Pemerintah, sekolah, serta mitra pelaksana perlu terus menyelaraskan kebutuhan lapangan dengan rencana kerja, sehingga fasilitas yang rusak dapat dipulihkan secara bertahap dan kegiatan belajar di kelas darurat dapat berkurang seiring tersedianya ruang yang layak.
Pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga infrastruktur dasar dan layanan kesehatan. Menurut keterangan Tito, pemerintah turut memperbaiki jalan dan jembatan yang terdampak. Perbaikan tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi fasilitas penting bagi masyarakat, seiring dengan penanganan kerusakan pada sektor pendidikan. Dengan demikian, pemulihan dilakukan pada sejumlah kebutuhan dasar secara bersamaan, meskipun kondisi dan kebutuhan perbaikan di tiap lokasi dapat berbeda. Keterangan yang tersedia menegaskan adanya pekerjaan perbaikan, tanpa merinci ruas jalan atau jembatan tertentu, tingkat kerusakannya, maupun jadwal penyelesaian setiap pekerjaan.
Di sektor kesehatan, sebagian besar rumah sakit umum dan puskesmas telah kembali berfungsi. Informasi ini menunjukkan bahwa banyak fasilitas kesehatan utama sudah dapat menjalankan kembali layanannya setelah terdampak bencana. Namun, pemulihan belum sepenuhnya tuntas di semua fasilitas. Enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih perlu diperbaiki karena mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana. Kondisi tersebut menjadi bagian dari pekerjaan lanjutan yang perlu ditangani agar fasilitas layanan kesehatan yang terdampak dapat dipulihkan. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai tingkat kerusakan masing-masing puskesmas pembantu atau waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya.
Data mengenai jalan, jembatan, rumah sakit umum, puskesmas, dan puskesmas pembantu melengkapi gambaran pemulihan di luar lingkungan sekolah. Setiap jenis fasilitas memiliki fungsi berbeda, sehingga pemulihannya perlu dipahami berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah. Sejauh keterangan Tito, pekerjaan mencakup perbaikan infrastruktur dasar, sementara sebagian besar rumah sakit umum dan puskesmas telah berfungsi kembali. Enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih tercatat membutuhkan perbaikan. Informasi ini tidak merinci kondisi fasilitas lain, sehingga keadaan di luar data tersebut tidak dapat disimpulkan. Penyampaian perkembangan secara terukur membantu masyarakat melihat capaian yang telah disebutkan sekaligus mengenali kebutuhan pemulihan yang masih berlangsung. Penjelasan mengenai lingkup dan status fasilitas yang disebutkan juga menjaga gambaran pemulihan tetap sesuai dengan keterangan yang tersedia, tanpa menambahkan asumsi mengenai lokasi, tingkat kerusakan, atau perkembangan yang belum disampaikan.
Proses pemulihan sekolah dan fasilitas pendukung di sejumlah wilayah terdampak Sumatra menghadapi hambatan baru ketika banjir dan longsor susulan kembali terjadi. Bencana tersebut merusak infrastruktur yang sebelumnya telah terdampak, sekaligus mengganggu akses menuju lokasi-lokasi yang sedang ditangani. Akibatnya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak selalu dapat berlangsung sesuai rencana awal.
Kerusakan berulang dapat menambah kebutuhan perbaikan, mulai dari bangunan dan sarana pendidikan hingga jalan serta fasilitas umum yang diperlukan untuk menjangkau sekolah. Di beberapa tempat, kondisi lapangan juga menyulitkan pengiriman bahan bangunan dan mobilisasi tenaga kerja. Ketika akses terputus atau lokasi dinilai belum aman, pekerjaan harus disesuaikan dengan keadaan agar tidak membahayakan masyarakat maupun petugas.
Dampak gangguan tersebut dirasakan oleh warga dan peserta didik yang masih harus menjalani pembelajaran di ruang sementara. Selama ruang kelas permanen belum dapat digunakan, sekolah perlu mengatur kegiatan belajar dengan fasilitas terbatas, sambil menyesuaikan jadwal dan kondisi setempat. Situasi ini menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan berkaitan erat dengan perbaikan infrastruktur yang lebih luas, serta memerlukan koordinasi lintas sektor.
Banjir dan longsor susulan juga membuat pemerintah perlu terus memperbarui penilaian kerusakan dan kebutuhan di lapangan. Rencana yang telah disusun dapat berubah apabila fasilitas yang baru diperbaiki kembali terdampak.
Baca juga: Kekerasan di Sekolah: Mantan Kepala Sekolah Terancam Tindak Pidana | Peluang Pendidikan Gratis Dibuka, Polda PBD Siap Sosialisasikan SPMB SMA KTB di Sekolah-Sekolah | Sukseskan Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional, Koramil Gading Dampingi Perawatan Tanaman Padi
